Jakarta – Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI tengah mempersiapkan gelaran akbar bertajuk Silaturahmi Nasional Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Lembaga Keagamaan Tahun 2025, yang akan berlangsung pada 5–7 Agustus 2025 di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang.
Acara ini menjadi momentum strategis untuk mempertemukan lebih dari 350 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk tokoh agama nasional, pejabat pusat dan daerah, serta perwakilan tokoh agama dari 38 provinsi. Selain itu, jajaran Kakanwil Kemenag dari 34 provinsi, ketua tim kerja KUB daerah, dan pejabat eselon Kemenag turut dijadwalkan hadir.
Silaturahmi Nasional kali ini mengusung tema besar “Merawat Kerukunan Umat Menuju Indonesia Emas 2045”, yang mencerminkan semangat membangun sinergi lintas agama dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan. Acara dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, pada 5 Agustus 2025 di Istana Negara. Dalam pembukaan tersebut, Presiden direncanakan memberikan arahan seputar Asta Cita Nomor 8, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
Kepala PKUB Kemenag, Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang konsolidasi nasional bagi para pelaku kerukunan untuk memperkuat arah kebijakan dan kerja lapangan.
“Silatnas ini menjadi panggung kolaborasi dan refleksi. Kita ingin para tokoh agama, pemerintah daerah, dan FKUB seluruh Indonesia bergerak bersama menjaga harmoni sosial. Sebab tanpa kerukunan, sulit membayangkan masa depan Indonesia yang maju dan damai,” ujar Gus Adib.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.,
dijadwalkan memberikan arahan pembuka yang akan menegaskan pentingnya kerukunan
sebagai basis pembangunan spiritual menuju Indonesia Emas.
Selama tiga hari pelaksanaan, forum ini akan menghadirkan serangkaian agenda strategis. Salah satunya adalah sesi brainstorming bersama para pemimpin lembaga keagamaan nasional, seperti Ketua Umum MUI, PGI, KWI, PHDI, PERMABUDHI, dan MATAKIN, yang akan mengangkat tema “Agama, Kedamaian, dan Harmoni Indonesia”. Di akhir sesi tersebut, direncanakan pembacaan Deklarasi Damai Nasional, yang akan menjadi acuan moral dan komitmen bersama dalam memperkuat toleransi antarumat beragama di seluruh tanah air.
Forum ini juga akan dilanjutkan dengan sidang komisi dan pleno, yang terbagi
ke dalam empat fokus bahasan utama:
1.
Inklusivitas Keberagaman dalam Penguatan Kerukunan,
2.
Peran dan Fungsi Strategis Pemerintah Daerah dalam
Penguatan FKUB,
3.
Penguatan Kapasitas dan Kontribusi Aktor serta
Lembaga Kerukunan, dan
4. Harmonisasi Umat Beragama: Isu Pendirian Rumah Ibadat, Rumah Doa, dan Praktik Keagamaan.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir dan memberikan arahan, di antaranya Menteri Agama, Sekretaris Jenderal Kemenag, Menteri Koordinator Bidang PMK, Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Alissa Wahid, PP Muhammadiyah, PPIM UIN Jakarta, serta para pimpinan majelis tinggi lembaga keagamaan nasional.
Silaturahmi Nasional ini juga akan menjadi ajang
konsolidasi menyeluruh terhadap agenda besar Asta Protas Menteri Agama tentang Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan,
yakni delapan program prioritas Kementerian Agama dalam mendorong penguatan
kelembagaan keagamaan, cinta kemanusiaan, dan kolaborasi lintas iman sebagai
fondasi perdamaian nasional.
Sekjen Kemenag Prof. Kamar berharap forum ini tidak berhenti di tataran forum, tetapi menghasilkan rumusan-rumusan konkret yang bisa diterjemahkan hingga ke daerah.
“Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibangun hanya dengan infrastruktur, tapi juga lewat peradaban yang rukun dan inklusif. FKUB harus jadi garda depan menjaga ruang-ruang damai, bukan sekadar merespons konflik, tapi mencegahnya sejak dini dengan dialog dan kepercayaan sosial,” imbuhnya.
Sebagai bentuk penguatan komitmen lintas sektor,
forum ini juga dirancang untuk memperkuat relasi antara tokoh agama, pemerintah
pusat dan daerah, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi itu, Kementerian Agama
optimistis agenda kerukunan akan terus menjadi fondasi utama dalam membangun
bangsa yang berkeadaban dan berketuhanan.
